Analisis Laporan Keuangan

BAB I

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung

jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil

menjalankan tugas dengan baik atau tidak (Suprapto, 2006). Pemerintah daerah dituntut agar

pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan

pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik

adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien,

transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Kepala

Daerah berusaha melakukan pembinaan, dengan diadakan nya pembinaan terhadap

pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas SKPD tersebut, agar

laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana

hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD akan menjadi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit

oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan

keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang

merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan.

Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi

keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penilaian

tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang

kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan bobot

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

B . PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pentingnya, pengungkapan (disclosure) yang lengkap, sehingga

diperolehnya penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka saya sangat tertarik untuk melakukan analisa pengungkapan (disclosure) laporan keuangan pemerintah daerah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui pengungkapan yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

BAB II

METODOLOGI

 

A. Analisis Isi (Content Analysis)

Dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis, yaitu metode pengumpulan data melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi dari Laporan Keuangan Audited kedua laporan keuangan kabupaten untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik, seperti kategori isi, telaah, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi yang terdapat dalam dokumen (Supomo, 2003).

B. Analisis Perbandingan ( Paired Analysis)

Setelah diperoleh hasil dari content analisys, maka peneliti akan menggunakan teknik

analisa T-test, dimana teknik ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata hitung yang

ingin di uji perbedaannya, yaitu apakah berbeda secara signifikan atau tidak, dapat berasal dari distribusi sampel yang berbeda, dapat pula dari sampel yang berhubungan, atau dapat juga dari variabel kriteria untuk dua sampel independen atau untuk dua sampel berhubungan (misalnya, sebelum-setelah selesai studi, berpasangan-penelitian), atau antara suatu mean sampel dan mean dikenal (satu -sampel t-test).

C. PEMBAHASAN HASIL

Untuk Laporan Keuangan Pemerintahan, Pengungkapan Wajib merupakan

pengungkapan yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan

serta Ketentuan-ketentuan lainnya. Menurut SAP pengungkapan wajib merupakan semua

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh SAP dan

Peraturan serta Ketentuan lainnya, tapi tetap disajikan karena entitas pelapor beranggapan

wajar untuk diungkapkan, agar pengguna dan pembaca laporan keuangan dapat lebih mudah

memahami apa-apa yang disajikan dalam laporan keuangan.

BAB III

PEMBAHASAN

A.     Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman telah menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan dan telah diklasifikasikan sesuai dengan SAP. Pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa telah disajikan penuh sebesar 100%, artinya kualitas pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa sangat baik.

1.      Pendapatan

Dari item pengungkapan pada pendapatan,yaitu pengungkapan uraian rincian pendapatan, rincian realisasi pendapatan dengan anggaran dan penjelasan penyebab perbedaan tersebut, artinya pengungkapan pada pendapatan 75% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan untuk pendapatan masih belum maksimal, karena item-item pengungkapan belum diungkapkan secara maksimal atau belum mencapai 100%.

2.       Belanja

Dari item pengungkapan pada belanja,telah memenuhi semua item pengungkapan yaitu rincian belanja dan rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan dan penjelasan penyebab perbedaan antara realisasi dan anggaran, artinya pengungkapan untuk belanja 100% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan belanja yang disajikan sudah berkualitas sangat baik .

3.      Surplus/Defisitan

Surplus/Defisitantelah mengungkapkan uraian mengenai surplus/deficit

yang terjadi 100% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan untuk surplus/deficit

sudah sangat baik.

4.       Pembiayaan

Dari item pengungkapan pada akun pembiayaan, mengungkapkan 2 (dua) item yaitu uraian rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan, artinya pengungkapan untuk pembiayaan 50% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang disajikan belum maksimal atau kurang baik

B.     Perencanaan Keuangan.

Perencanaan keuangan yang baik, dapat merupakan sebagian dari keberhasilan itu sendiri. Awal dari keberhasilan dimulai dari perencanaan yang baik.  Berikut ini contoh sederhana bagaimana perencanaan keuangan, yang dikaitkan dengan usaha distributor/perdagangan snack.

Katakan pada tahun yang akan datang  merencanakan  untuk mendistribusikan 12 ton atau 12.000 kg snack kepada pelanggan. Jika dibagi dalam 12 bulan maka diperkirakan 1000 kg setiap bulan. Apabila harga belinya Rp 2.000 per kg dan  merencanakan menjual dengan harga Rp 2.500 per kg, sedangkan biaya pemesanan seperti transport, dll adalah Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun, maka perhitungan perencanaan keuntungan tahun 2008 setelah diperhitungkan biaya administrasi dan umum Rp. 600.000, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Satuan/kg	Harga	Total Nilai	%
1	Penjualan	12.000	2.500	30.000.000	100
2	Pembelian	12.000	2.000	24.000.000	80
3	Laba Kotor (3=2-1)			6.000.000	20
4	Biaya Penjualan			2.400.000	8
5	Baiya Administrasi/umum			600.000	2
6	Laba (6=3-4-5)			3.000.000	10

Perencanaan Keuangan Tahun 2008

            Perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, keuntungan sebelum pajak tahun 2008 adalah sebesar Rp 3.000.000 atau 10 % dari jumlah barang yang dijual senilai Rp 30.000.000.

Keuntungan per Jenis Barang

Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan keuntungan, apabila barangnya ada beberapa jenis. Barang dagangan ada 3 jenis. Masing-masing snack A, snack B dan snack C. Pada tahun 2008 yang akan datang direncanakan akan menjual barang snack A 5.000 kg, snack B 4.000 kg dan snack C 3.000 kg. Harga beli masing-masing snack sbb: snack A Rp 1.800, snack B Rp 2.100 dan snack C Rp 2.200. Pada tahun 2008 direncanakan untuk menjual dengan harga masing-masing snack A Rp 2.400, snack B Rp 2.550 dan snack C Rp 2.600. Biaya penjualan yang ditanggung adalah Rp 2.400.000 dan biaya administrasi dan umum Rp 600.000, maka perhitungan perencanaan keuntungan pada tahun 2008 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	Satuan/Kg	Harga	Total Nilai	%
1	Penjualan   Snack A	5000	2.400	12.000.000
2	Snack B	4000	2.550	10.200.000
3	Snack C	3000	2.600	7.800.000
4	Total Penjualan			30.000.000	100
5	Pembelian  Snack A	5000	1.800	9.000.000
6	Snack B	4000	2.100	8.400.000
7	Snack C	3000	2.200	6.600.000
8	Total Pembelian			24.000.000	80.0
9	Laba Kotor 9=4-8			6.000.000	20.0
10	Biaya Penjualan			2.400.000	8.0
11	Biaya Administrasi / umum			600.000	2.0
12	Laba (12=9-10-11)			3.000.000	10.0

Perencanaan Keuntungan Tahun 2008

Berdasarkan perhitungan per jenis snack pada tabel di atas, diperoleh keuntungan sebelum pajak tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000 atau 10.0 % dari jumlah barang yang dijual senilai Rp 30.000.000.

Perencanaan Barang.

Kalau meneliti lebih dalam lagi, apa yang menarik dari kedua perhitungan  keuntungan di atas adalah keuntungan perjenis barang/produk yang berbeda.

Keuntungan Per Produk Snack

No	Uraian	Harga Jual	Harga Beli	Keuntungan per jenis snack	%
1	Produk   Snack A	2.400	1.800	600	33.3
2	Snack B	2.550	2.100	450	21.4
3	Snack C	2.600	2.200	400	18.2

           

            Ternyata sumbangan keuntungan tertingi berasal dari produk snack A sebesar 33.3 % sedangkan yang terendah adalah snack C sebesar 18.2 %. Pengetahuan akan besar kecilnya sumbangan per jenis barang berguna utuk merencanakan keuntungan pada masa yang akan datang. Seperti halnya snack A yang menyumbangkan keuntungan terbesar, maka pada tahun yang akan datang penjualannya dapat didorong lebih banyak lagi, sehingga sumbangan keuntungan kepada perusahaan makin besar pula. Sebaliknya produk snack C yang menyumbang keuntungan yang kecil dapat dikurangi penjualannya.

DAFTAR PUSTAKA

Rai, I Gusti Agung (2008), Makalah Peran Badan Pemeriksa Keuangan DalamPerbaikan

Pengelolaan Keuangan Negara, .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta,

2005.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I

Tahun Anggaran 2008, Jakarta, 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, 2007.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Belanja Pemerintah, Jakarta, 2006.

Nurzi Sebrina, 2009, Pengaruh Politik, Insentif Pengawas dan Insentif Manajemen terhadap

kualitias pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Hasan Bakri Sinaga, WTP Belum Memuaskan, Majalah Pemeriksaan No.115/Nov-Des

2008/Thn XXVIIII

Mawarta, 2001, Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela

dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia, Working Paper SNA IV

Subiyantoro, Edi, 1997, Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan

dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia, Simposium Nasional

Akuntansi I

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.